nusakini.com--Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mulai membahas ongkas yang harus dikeluarkan jemaah yang akan berhaji tahun ini. Pembahasan perdana dilakukan pada Rapat Panja di DPR. 

Panja Pemerintah diketuai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali. Adapun Ketua Panja DPR adalah Noor Achmad yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. 

"Pemerintah mengajukan kenaikan biaya haji tahun 2018M kepada Komisi VIII DPR RI sebesar Rp900 ribu. Hal ini salah satunya karena dampak pengenanan Pajak Penambahan Nilai sebesar 5 persen yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi untuk seluruh produk barang dan jasa," kata Nizar, Kamis (01/02). 

• Antrian Malaysia 141 Tahun, Indonesia 43 Tahun, Ini Persamaan dan Perbedaan Haji Kedua Negara
• Misi Haji Indonesia & Malaysia Evaluasi Kenaikan Biaya Masyair
• Kehilangan 3500 Riyal di Kamar, Kadaker: Uang Jemaah Haji Diganti Manajemen Hotel
• Jemaah ke Madinah, Kadaker Makkah: Mereka Sudah Selesaikan Seluruh Rangkaian Ibadah Hajinya
• Ada Denda, Jemaah kembali Diingatkan Tidak Merokok di sekitar Nabawi

Menurut Nizar, biaya operasional di Arab Saudi kini secara umum naik, baik pada aspek akomodasi, konsumsi, maupun transportasi. Meski demikian, Nizar memastikan tidak ada pengurangan layanan bagi jamaah haji selama di Arab Saudi. 

Dengan adanya kenaikkan tersebut biaya haji diperkirakan naik rata-rata menjadi Rp 35.790.982. Sementara rerata biaya haji tahun 2017, sebesar Rp 34.890,312. 

Usulan pemerintah ini masih terus akan dibahas secara intensif antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI. Biaya haji yang diusulkan ke DPR belum final. Kemungkinan biaya haji lebih rendah pun masih terbuka. 

"Nanti dalam negosiasi harga bisa dilakukan oleh tim yang ke sana. Mereka bisa atau tidak menekan harga akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Kalau itu bisa, artinya bisa ditekan lagi (biayanya)," kata Nizar. (p/ab)